Kemiskinan Di Lumbung Migas

Oleh: Dedi Purwana

Persoalan besar bangsa ini adalah kemiskinan. Ditengah upaya menurunkan angka kemiskinan, pemerintah dihadapkan ulah para mafia bisnis. Mimpi negara ini berdaulat pangan, maritim dan energi pupus sudah. Para mafia bisnis yang identik dengan drakula ekonomi mampu mengobrak-abrik mimpi tersebut. Mereka dengan invisible hand nya, mampu mengatur tata niaga berbagai komoditas, termasuk migas. Harga ditentukan oleh kartel yang mereka bentuk. Akibatnya, negara dan rakyat jelata menjadi korban.

Foto oleh Chris John dari Pexels

BUMN migas yang seharusnya menjadi pendistribusi kue pertumbuhan ekonomi bagi rakyat, loyo menghadapi aksi para mafia sektor migas. Kemandirian energi yang kita angankan bagai mimpi disiang bolong. Mafia migas ini telah menikmati triliunan rupiah tanpa kucuran keringat. Dalam kasus Petral – anak usaha PT Pertamina, Kementerian ESDM menengarai negara dirugikan sebesar Rp. 250 triliun. Auditor internasional menemukan kejanggalan dalam pengadaan minyak yang dilakukan Petral. Akibat mismanjemen, harga keekonomisan emas hitam ini tidak tercapai.

Jumlah kerugian negara yang fantatis tersebut bila digunakan untuk membangun ruang kelas di sekolah, jutaan ruang kelas baru akan terbangun. Angka putus sekolah tentu akan berkurang, bila dana tersebut dialokasikan untuk beasiswa pendidikan. Uang tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah sakit, puluhan ribu puskesmas dan posyandu. Bila uang tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur desa, maka puluhan ribu desa menikmatinya. Setiap desa mendapatkan dana lebih besar dari dana desa yang dialokasi pemerintah tahun ini. Sebagai dampaknya, kantong-kantong kemiskinan di desa akan berkurang drastis.

Aksi Perangi Mafia

Mafia dalam bentuk apapun akan menimbulkan distorsi ekonomi, karena harga komoditas dipermainkan. Ini adalah wujud kejahatan ekonomi. Sudah saatnya kita menyatakan perang terhadap mereka. Sejatinya pemerintah dan masyarakat bahu membahu memerangi akitifitas bisnis kelompok ini dengan aksi nyata berikut:

Pertama, para penegak hukum harus mampu mendeteksi secara dini ulah para mafia migas. Taring dan nyali mereka harus kuat. Para mafia jeli memanfaatkan kelemahan berbagai produk hukum yang ada. Selain itu, kedekatan mereka dengan oknum pejabat pemerintah dimanfaatkan sebagai tameng untuk melanggar aturan. Sanksi hukuman seberat-beratnya pantas ditimpakan kepada mereka agar timbul efek jera. Pada saat yang sama, pembentukan satgas khusus anti mafia bersifat permanen harus segera diwujudkan. Satgas ini dari sisi kewenangan harus setara dengan lembaga seperti KPK, BNN, dan BNPT.

Kedua,  BUMN migas harus mampu menjaga kesehatan organisasinya. Kita akan bangga bila seluruh BUMN mengantongi predikat triple A, apalagi bisa masuk ke jajaran perusahaan Fortune 500. Penerapan Good Corporate Governance (CGC) menjadi kata kunci. Komisaris dan Direksi BUMN migas harus sadar bahwa modal dan aset perusahaan berasal dari uang rakyat. Tata kelola harus dilaksanakan secara profesional agar perusahaan efisien sekaligus meberikan manfaat lebih bagi rakyat.

Ketiga, hentikan intervensi partai politik. BUMN migas harus bersih dari kepentingan partai politik. Mereka bukan sapi perah partai politik ataupun pejabat. Siapapun partai politik yang berkuasa saat ini, harus memiliki kesadaran bahwa BUMN ini milik rakyat. Sudah saatnya partai politik tidak menempatkan orang-orangnya di jajaran komisaris dan direksi perusahaan plat merah tersebut.

Keempat, KPPU lebih pro aktif mengawasi persaingan usaha yang tidak sehat di seluruh industri, khusus sektor migas. KPPU seyogianya proaktif sejak dini mencegah terjadinya kartel industri, tanpa menunggu laporan masyarakat. Komisi ini sudah seharusnya menciptakan early warning systems sebagai tindakan preventif terhadap maraknya aksi kejahatan ekonomi.

Kelima, pendidikan etika bisnis perlu diajarkan kepada anak sejak usia dini hingga perguruan tinggi. Bekali anak didik kita dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan beretika dalam menjalankan bisnis. Tanamkan kesadaran pada mereka tentang bagaimana menjadi konsumen, produsen, penabung dan investor yang bertanggungjawab.

Pada akhirnya, kemandirian energi dapat dicapai bila mafia migas lenyap dari bumi pertiwi. Indonesia hebat adalah negara yang berdaulat pangan, maritim dan energi. Kedaulatan yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Semoga terwujud.