Revolusi Kewirausahaan

Oleh: Dedi Purwana

Indonesia butuh wirausaha-wirausaha baru, penopang perekonomian bangsa! Itu karena jumlah wirausaha kita masih sedikit sekali, yaitu kurang dari 1 persen dari total penduduk Indonesia. Padahal, untuk menopang perekonomian nasional, dibutuhkan standar minimum wirausaha sebesar 2,5 % dari total jumlah penduduk. Di sisi lain, sejak digulirkan program kewirausahaan nasional tahun 2009, upaya menumbuhkembangkan wirausaha bisa dibilang berjalan lambat.

Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa salah satu faktor produksi—meminjam istilah ahli ekonomi—sedemikian susahnya untuk ditingkatkan, sementara berbagai program dan tentu dengan pendanaan yang tidak sedikit telah diluncurkan berbagai kementerian dan dinas, tetapi hasilnya tetap saja tidak menggembirakan? Terhadap kondisi ini, tentu kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kegagalan pemerintah.

Harus diakui, selama ini cara pandang (mindset) yang tertanam di masyarakat menjadi wirausaha berisiko tinggi. Orang tua lebih senang anaknya untuk bekerja di perusahaan papan atas atau bahkan berani mengeluarkan “investasi” asal anaknya diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS), berapapun nilainya. Bahkan, semenjak kita masih di Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT), nasehat orang tua telah mengarahkan kita untuk menjadi pegawai, bukan sebagai wirausaha. Orang tua mengirimkan anak ke sekolah agar kelak mereka bekerja sebagai pegawai dengan gaji besar.

Kondisi demikian masih diperparah dengan model pendidikan di sekolah dan PT yang tidak memberikan ruang tumbuhnya kreativitas dan inovasi—kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kalaupun saat ini kita berwirausaha, tidak lebih karena kondisi terpaksa akibat PHK atau sebagai usaha sampingan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

Ilustrasi berikut menggambarkan betapa minimnya minat berwirausaha. Dalam sebuah ruang kuliah berisi 40 mahasiswa, penulis bertanya kepada mereka siapa yang berani menjadi wirausaha setelah menamatkan bangku kuliah. Dari 40 mahasiswa tidak lebih dari 2 atau 3 orang yang mengangkat tangan tanda bersedia, sisanya sudah bisa dipastikan mereka ingin menjadi pegawai. Sebagian lagi terlihat bingung karena tidak tahu harus berbuat apa setelah lulus—karena mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak sarjana menganggur. Ironisnya, hampir lebih dari separuh kelas ternyata memiliki potensi untuk menjadi wirausaha, setelah mereka diminta mengisi kuesioner entrepreneurial literacy dan ternyata memiliki skor di atas rata-rata.  Ini artinya mereka tidak mampu menggali potensi diri karena teracuni mindset resiko tinggi menjadi wirausaha.

 Revolusi Mental?

Sudah saatnya revolusi mental—meminjam slogan Presiden Jokowi—di bumikan dalam pendidikan kewirausahaan. Menurut penulis, beberapa tantangan dalam mengembangkan model pendidikan kewirausahaan sebagai berikut:  Pertama, tenaga pendidik tidak memiliki kompetensi dan pengalaman sebagai entrepreneur sehingga konsep yang diajarkan terlalu fokus pada bagaimana merintis dan mengelola usaha – aspek kognitif. Seharusnya mereka memberikan porsi yang lebih besar pada pembimbingan peserta didik untuk mampu menggali potensi diri sebagai wirausaha. Revolusi mental diperlukan untuk merubah mindset peserta didik dari mental pegawai menjadi wirausaha.

Kedua, pendidikan kewirausahaan tidak diajarkan secara integratif dan tematik. Artinya, mata pelajaran/kuliah kewirausahaan diajarkan terpisah.  Seharusnya filosofi dan nilai-nilai kewirausahaan  diintegrasikan pada apapun mata pelajaran/ kuliah secara tematik sebagai bagian dari pendidikan karakter. Contoh sederhana, misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada jenjang awal pendidikan dasar, seyogianya lebih banyak memberikan contoh kalimat yang menanamkan nilai-nilai dan memotivasi peserta didik untuk menjadi manusia produktif, bukan sebaliknya.

Ketiga, pimpinan satuan pendidikan tidak selalu memberikan ruang gerak bagi suburnya benih-benih kewirausahaan. Mindset mereka sebagai birokrat sering kali menutup rapat potensi kreativitas dan inovasi warga belajar. Satuan pendidikan seharusnya menjadi hidden curriculum bagi pendidikan kewirausahaan. Manajemen satuan pendidikan berorientasi entrepreneurial merupakan satu dari sekian banyak komponen hidden curriculum yang akan menumbuhkan atmosfir kewirausahaan bagi warga belajar.

Keempat, pendidikan kewirausahaan saat ini belum mampu dijadikan landasan bagi penguatan ketrampilan hidup (life skills) bagi anak. Melek finansial, misalnya masih dipandang bukan sebagai ketrampilan hidup yang diperlukan sehingga tidak perlu diajarkan sejak usia dini. Orang tua atau pendidik seringkali menganggap tabu membicarakan segala sesuatu tentang uang kepada anak berusia dini. Cara pandang seperti ini harus diubah. Penting memberikan pemahaman bagaimana mengelola uang secara bijak sejak dini. Kita tentu tidak ingin menambah problema sosial semakin banyaknya korban penipuan investasi bodong atau terlilit hutang kartu kredit akibat penggunaannya secara tidak bijak.

Kelima, pada jenjang PT masih minim jumlah perusahaan yang mau bermitra dengan lembaga pendidikan tinggi untuk mencetak wirausaha baru melalui pendirian inkubator bisnis. Hal ini tentu dapat dipahami karena memang pemerintah hingga saat belum memberikan insentif menarik bagi perusahaan, misalnya dalam bentuk keringanan pajak.

Pada akhirnya, tugas meningkatkan jumlah wirausaha di tanah air menjadi tanggung jawab kita semua. Tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga tanggung jawab bersama menghasilkan wirausaha berkualitas, yaitu wirausaha yang selalu mengedepankan etika bisnis dan peduli terhadap lingkungannya.

Sudah saatnya revolusi mental pemerintahan Jokowi—yang kini kian redup—diarusutamakan, khususnya dalam pendidikan kewirausahaan di berbagai jenjang satuan pendidikan. Cerminan berhasilnya pendidikan kewirausahaan akan terlihat dari, misalnya tidak ada lagi para pengusaha dengan alasan efisiensi melakukan pembakaran hutan sehingga merampas oksigen yang menjadi hak hidup masyarakat, tidak ada lagi kelompok pengusaha yang membentuk kartel pada komoditas tertentu, atau negara ini tidak lagi dijadikan pasar empuk bagi dominasi barang dan jasa produksi asing. Semoga.

*Artikel terbit di Koran Jakarta edisi Kamis, 1/10/2015