Covid-19 Mengguncang Perekonomian dan Pendidikan Indonesia

Oleh: Regita Inestiana*

Pandemi Covid-19 masih belum berakhir menjelang penghujung tahun 2020. Para ilmuwan, ahli kedokteran, dan Organisasi kesehatan dunia di berbagai penjuru, terus mempelajari Covid-19 agar dapat menemukan titik terang dari permasalahan ini. Pengembangan vaksin terus ditingkatkan agar mampu menjadi solusi dari Covid-19. Akan tetapi, pada kenyataannya hingga kini masih banyak laporan penularan Virus Corona di berbagai wilayah. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi covid19.go.id tercatat per tanggal 8 Desember 2020, sebanyak 220 negara di dunia terkonfirmasi memiliki kasus positif Covid-19. Data global menyatakan sebanyak 66.729.375  jiwa positif Covid-19 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 1.535.982 jiwa. Sedangkan, di Indonesia sejak masukknya kasus pertama positif Covid-19 pada bulan Maret lalu, kini pada tanggal 6 Desember 2020 telah dikonfirmasi sebanyak 586.842 jiwa positif, 483.497 jiwa sembuh, dan 18.000 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19. 

https://www.pexels.com/id-id/foto/auditorium-bangku-baris-belajar-207691/

Pasalnya, tak hanya ancaman kesehatan saja yang tengah dikhawatirkan masyarakat terhadap Covid-19. Berbagai aspek kehidupan pun mengalami perubahan dan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Permasalahan ekonomi, sosial, politik, bahkan pendidikan hadir tanpa jeda daan menjadi cobaan berat bagi setiap negara terdampak Covid-19. Kebijakan senantiasa diubah dan mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi terkini dengan memprioritaskan penanganan Covid-19.

Pada sektor perekonomian, Indonesia dinilai telah mengalami resesi pada tahun 2020. Di mana pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020 akan menurun dibandingkan kuartal IV di tahun 2019. Selain itu, pertumbuhan PDB akan berada di titik negatif pada kuartal II tahun 2020. Pemerintah juga melakukan revisi dalam memperhitungkan skenario terburuk perekonomian akibat pandemi Covid-19. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi akan mencapai angkas 5,3%. Setelah berlangsungnya pandemi, pemerintah merevisi menjadi sebesar 2,3% (skenario berat) hingga -0,4% (skenario sangat berat).

Tak hanya pertumbuhan ekonomi, pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam skenario berat, angka kemiskinan akan berpotensi mengalami peningkatan sebanyak 1,89 juta orang dengan tambahan 2,92 juta orang pengangguran. Peningkatan kian membesar pada skenario sangat berat, yaitu diprediksi hingga angka 4,86 juta orang jatuh miskin dengan 5,23 juta masyarakat menjadi pengangguran.

Ekonomi masyarakat terguncang, mulai dari mengalami penurunan pendapatan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan potret yang tengah terjadi di masyarakat. Terutama masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin dan rentan miskin dengan penghasilan kurang dari Rp1,8 juta per bulan. Namun, tak hanya masyarakat miskin yang mengalami penurunan penghasilan. Kelompok masyarakat dengan pendapatan Rp7,2 juta per bulan pun turut mengalami tekanan pendapatan.

Peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran juga merupakan dampak dari kebijakan lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah guna menghentikan penyebaran Covid-19. Adanya kebijakan tersebut membuat berbagai kegiatan usaha mencari opsi lain demi keberlangsungan usahanya, salah satunya dengan menerapkan Work Form Home (WFH).

Pada kenyataannya beberapa bulan lalu, tak semua dunia usaha mampu melakukan opsi tersebut. Bahkan 65% dunia usaha di Indonesia setop beroperasi. Sebanyak 2,6% dunia usaha telah menghentikan kegiatan operasionalnya secara permanen. Kemudian, sebanyak 62,2% dihentikan sementara, dan sebanyak 3% dunia usaha sudah kembali beroperasi.

Selain berdampak pada sektor perekonomian, Covid-19 nampaknya berpengaruh pada sektor pendidikan. Sejak pemerintah menerapkan adanya social distance sebagai langkah preventif penyebaran wabah COVID-19, maka pembatasan pertemuan dalam jumlah banyak juga diberlakukan pada kegiatan belajar mengajar di setiap institusi pendidikan yang mulanya berupa tatap muka di kelas, bergeser menjadi pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Akan tetapi, pasalnya kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini dinilai terburu-buru tanpa menghiraukan kesiapan bagi pengajar maupun peserta didik.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini memang bukan suatu hal baru dalam dunia pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 31 tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjelaskan bahwa PJJ merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

Adanya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diharapkan dapat menjadi solusi konkret dari pemerintah agar dunia pendidikan tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kebijakan ini perlu ditindaklanjuti. Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang mulai diterapkan institusi pendidikan sejak bulan Maret 2020, menimbulkan polemik di berbagai kalangan masyarakat.

Sebagian besar peserta didik mengeluh akan proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) karena PJJ membuat mereka sulit memahami pembelajaran yang diberikan oleh pengajar. Terlebih untuk pelajaran yang berkaitan dengan rumus dan penelitian yang memerlukan adanya bimbingan secara langsung antara pengajar dan peserta didik. Beberapa pengajar bahkan hanya menggunakan grup telekomunikasi untuk memberikan bahan ajar yang sudah disiapkan. Kemudian peserta didik dipersilakan untuk memahami sendiri dan di ujung sesi pembelajaran, akan ada tugas menanti. Platform yang beragam tanpa keseragaman dari setiap pengajar di satu sekolah membuat peserta didik kebingungan. Selain itu keterbatasan sinyal (jaringan internet) dan gagap teknologi di beberapa daerah menjadi permasalahan yang harus segera di tuntaskan.

Pemerintah yang sibuk memprioritaskan penanganan Covid-19 seakan-akan meremehkan aspek pendidikan. Dengan meningkatnya kemiskinan dan angka pengangguran di masyarakat, berbagai kalangan terutama rakyat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah tentunya tertekan akan biaya pendidikan. Penghasilan menurun, tetapi biaya pendidikan tak ada keringanan sedikitpun. Padahal sebagian besar fasilitas, sarana dan prasarana di sekolah atau perguruan tinggi tidak dipergunakan selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Terlebih masyarakat yang berada di daerah desa dan mengenyam pendidikan di bangku swasta tentunya tercekik dengan biaya pendidikan.

Pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara yang dijamin dalam undang-undang. Apabila permasalahan pendidikan dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan usai pandemi ini banyak anak di Indonesia yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan finansial keluarga. Selain itu, saya kurang setuju dengan kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp405 miliar guna menangani Covid-19. Bahkan Rp2,6 triliun anggaran pendidikan di Kementerian Agama juga dialihkan.

Pendidikan adalah investasi dan aset utama demi tercapainya Indonesia Maju di 2045. Jika pada sektor lain pemerintah mampu memberikan stimulus yang cukup besar, seharusnya pemerintah juga tidak ragu mengucurkan dana yang besar pada aspek pendidikan agar dunia pendidikan dapat terselamatkan. Diagram di bawah ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan mendapat alokasi dana terendah dari pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19, yakni sebesar Rp20 triliun.

Pemerintah sebaiknya mencari opsi lain dalam rangka mendapat dana tambahan untuk keperluan penanganan Covid-19. APBN dan APBD juga harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan ekstra hati-hati agar defisit tidak semakin meroket.

Dengan demikian, sektor perekonomian dan sektor pendidikan memiliki keterkaitan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, permasalahan yang terjadi dalam dua aspek ini harus diselesaikan dan ditinjau dengan benar. Kemiskinan dan pengangguran akan berdampak buruk pada dunia pendidikan apabila dibiarkan begitu saja. Dipelrukan langkah jitu untuk dapat mengobati berbagai sektor yang terdampak Covid-19, terutama sektor perekonomian dan sektor pendidikan. Pemerintah harus mampu menangani Covid-19 dengan bijak dan menyelesaikan permasalahan di berbagai sektor terdampak Covid-19. Berbagai kebijakan juga harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak memberatkan atau justru mempersulit aspek lainnya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi sobat dunia kampus.

*Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Posted by Dedi Purwana