Dampak PSBB Terhadap Ekonomi Dan Pendidikan

Oleh: Nurul Hanifa Haris*

Covid-19 memang tidak bisa dianggap sepele karena sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sedikit informasi mengenai Covid-19, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 dan menyebar dengan cepat hampir ke seluruh dunia hingga saat ini, sehingga WHO pada 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Virus ini merupakan penyakit yang menular dengan sangat cepat dan bisa menular dari person to person melalui cairan yang keluar dari orang yang terinfeksi seperti batuk, bersin, atau bisa juga melalui benda yang pernah disentuh oleh orang yang terinfeksi Covid-19.

Foto oleh Karolina Grabowska dari Pexels

Penularan yang cepat membuat petugas medis kewalahan dalam mendeteksi orang yang terkena virus ini. Ratusan ribu manusia di seluruh dunia terkena virus ini, bahkan banyak juga yang meninggal karena imunitas dalam tubuhnya tidak bisa melawan dan juga pengaruh dari catatan medis korban. Karena rumitnya penanganan wabah ini, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus. Jumlah kasus terbaru yang sudah dikonfirmasi sebanyak 543.975 dengan 72.015 dirawat, 17.081 meninggal, dan 454.879 sembuh (periode 1 Desember 2020).

Social distancing atau PSBB menjadi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19 karena ini adalah cara yang paling efektif. Namun, kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat berat karena memberikan dampak negatif ke segala aspek kehidupan, seperti perekonomian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman PSBB dalam rangka menangani Virus Corona (COVID-19), Permenkes juga menyebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan semua kegiatan tertentu. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini diberlakukan sejak hari Jumat, 10 April 2020 di Jakarta dimana hal ini dilakukan untuk menghentikan penyebaran serta korban dari Covid-19 di Ibukota dan selanjutnya diterapkan di kota-kota lain juga.

PSBB memberikan dampak yang sangat terasa bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya PSBB, maka tersendatnya laju ekonomi masyarakat, dimana masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu juga membebani negara karena harus memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Karena secara langsung maupun tidak langsung pemerintah menanggung biaya untuk menjalankan kebijakan ini.

PSBB juga menyebabkan sejumlah sektor industri mati, sektor yang paling terpengaruh adalah pariwisata dan layanan angkutan umum. Kebijakan pembatasan ini memang sulit dijalankan karena mayoritas manusia di bumi ini membutuhkan sosialisasi secara langsung dalam kesehariannya. Namun, saat ini beberapa sektor tersebut telah dibuka kembali dengan catatan tetap mematuhi protocol kesehatan. Pembatasan ini juga sangat berdampak bagi masyarakat golongan ekonomi rendah, dimana mereka harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti ojek online dan pedagang kaki lima. Belum lagi dari mereka yang memiliki tanggungan, seperti orang tua, adik, istri/suami, dan anak. Selain itu juga kebutuhan rumah tangga, seperti untuk makan, listrik, dan kebutuhan lainnya.

Hingga saat ini pemerintah sudah melakukan PSBB lebih dari satu kali, namun penyebaran virus ini belum bisa teratasi karena msaih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya kesehatan dan betapa bahayanya virus ini. Hari demi hari, jumlah korban terus meningkat, bahkan Gubernur DKI Jakarta saat ini, yaitu Bapak H. Anis Baswedan dikabarkan terdampak positif Covid-19. Banyak masyarakat yang masih beraktivitas dengan kebiasaan sebelumnya, seperti tidak memakai masker ketika berpergian. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam penanganan Covid-19 ini, dimana kesadaran masyarakat masih kurang.

Disini, bukan hanya pemerintah yang harus turun tangan, namun kita semua warga Indonesia atau bahkan  seluruh dunia ikut andil dalam penanganan pandemic ini. Jiwa solidaritas kita harus ditingkatkan, kita harus mementingkan kesehatan orang lain dengan cara mementingkan kesehatan kita terlebih dahulu. Beberapa bulan yang lalu, banyak mahasiswa seluruh Indonesia yang ikut melakukan aksi kepada DPR atas disahkannya RUU Cipta Kerja. Kejadian ini sangat mengkhawatirkan karena beribu-ribu masyarakat berkumpul di tempat yang sama. Begitu juga dengan pulangnya ulama besar ke Indonesia, lebih dari lima ribu orang datang berkumpul untuk menyambut kedatangannya.

Salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam menghadapi penurunan ekonomi ini adalah berwirausaha, baik secara offline maupun online. Dengan berwirausaha, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian negara walaupun sedikit. Selain itu juga senantiasa menggunakan produk dalam negeri serta memperbanyak ekspor, bukan impor. Disini kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan agar bisa mengembangkan suatu produk sehingga dapat bersaing dengan produk-produk luar. Beberapa langkah dalam memulai wirausaha :

Pertama, Menantang diri sendiri. Seorang pengusaha harus siap menghadapi tantangan. Tantangan di dalam dirinya sendiri maupun di lingkunganya. Terlebih dahulu kita harus menantang diri sendiri sehingga mendorong untuk tetap bersemangat dalam menghadapi perkembangan yang terjadi. Seorang pengusaha harus gesit dalam mencari tantanga berikutnya untuk menghadapi apa yang menjadi visi kita.

Kedua, Percaya diri. Calon pengusaha sukses dapat dilihat dari gestur tubuhnya saat kita berkenalan pertama kalinya dengan pengusaha lain. Kita harus tampil percaya diri, kemampuan ini juga akan meningkatkan intuisi yang bergantung pada kebijakan dalam mengambil keputusan. Percaya akan kemampuan diri kita, nantinya akan menghilangkan rasa ketidakpastiaan yang seringkali menjadi ketakutan pengusaha dalam memulai berwirausaha. Ingat, kita harus yakin dengan kemampuan diri kita, pengalaman dan ilmu yang kita miliki.

Ketiga, Tekun. Memang terdengar simple namun untuk bisa tekun dalam menjalankan bisnis sendiri sebenarnya sangat sulit. Memerlukan kerja keras dan konsisten sehingga tidak mudah menyerah ketika mendapatkan tantangan dalam menjalankan usaha.

Nah, selain ekonomi, PSBB juga berdampak pada pendidikan. Organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Pendidikan, Keilmuwan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO mengatakan bahwa sekitar 300 juta siswa di dunia mengalami kendala dan mengancam hak-hak pendidikan mereka di masa yang akan datang. Di Indonesia sendiri sudah dihimbau untuk melakukan pembelajaran dari rumah, selain itu juga beribadah dari rumah, kerja dari rumah, dan segala hal yang dilakukan di luar rumah akan dirumahkan.

Kebijakan untuk belajar dari rumah sudah diterapkan sejak 16 Maret 2020. Karena kebijakan ini banyak aktivitas sekolah yang terganggu bahkan ada yang dihilangkan, seperti pembatalan Ujian Nasional 2020, perubahan sistem untuk masuk ke perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sebenarnya kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dengan harapan bisa mengurangi penyebaran wabah virus Covid-19 ini. Namun, dalam prakteknya ada beberapa kendala yang timbul dari pendidik dan peserta didik. Misalnya dengan penguasaan teknologi yang masih rendah, karena tidak semua guru dan anak millenial sekarang melek akan teknologi. Selain itu juga keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua guru atau siswa bisa memiliki fasilitas teknologi yang memadai, terlebih lagi dengan adanya PSBB ini, pendapatan berkurang, namun biaya kebutuhan harus tetap terpenuhi demi keberlangsungan hidup. Kendala lainnya adalah dengan jaringan, tidak semua guru atau siswa berada pada jaringan yang bagus, apalagi bagi yang tinggal di pedesaan dan di pelosok dimana sinyal sangat susah didapatkan. Untuk memiliki internet/jaringan, sebelumnya juga harus memiliki biaya untuk membeli kuota yang lagi-lagi berhubungan dengan pendapatan sedangkan di masa PSBB ini pendapatan sedang susah akibat perekonomian negara menurun. Namun, beberapa bulan terakhir ini pemerintah  di Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, dengan sigap mengeluarkan kebijakan dengan memberikan subsidi kuota kepada para pelajar untuk setiap bulannya.

Menurut info yang saya dapatkan, bahwasanya pendidikan akan dilakukan seperti sebelumnya, yaitu secara offline pada Januari 2021 mendatang dan pastinya dengan sangat mematuhi protocol kesehatan yang ada. Namun, ini hanya untuk beberapa jenjang seperti SD, SMP, SMA/SMK, untuk jenjang universitas masih dikoordinasikan kembali oleh Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah dan kita sebagai masyarakat harus sigap serta menyiapkan stategi untuk menangani Covid-19 dengan bijak dan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di berbagai aspek yang terdampak oleh Covid-19 ini. Strategi yang dibuat juga harus diperhatikan kembali agar tidak berdampak pada aspek yang lainnya.

*Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Posted by Dedi Purwana