Mencegah Mahasiswa menjadi Bibit Koruptor

Oleh : Aminatud Dawa*

Kondisi Indonesia dua pekan terakhir terguncang oleh dua kasus korupsi yang dilakukan oleh dua menteri pada kabinet presiden Joko Widodo. Korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi menjadi suatu masalah krusial bagi bangsa Indonesia yang menimbulkan banyak kerugian, baik secara materiil yang menimbulkan kerugian pada keuangan ataupun immateriil yang menimbulkan kerugian pada moralitas dan mental bangsa. 

Foto oleh Tima Miroshnichenko dari Pexels

Korupsi dan Indonesia seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hal ini tidak dapat dipungkiri karena hampir setiap saat muncul sehingga terkesan patah hilang tumbuh berganti. Kasus korupsi yang tiada henti di Indonesia ini memang memprihatinkan bagaikan sebuah penyakit yang sulit diobati dimana penyakit ini menggerogoti mental masyarakat di Indonesia. Padahal sering kita jumpai jargon-jargon anti korupsi dijalan-jalan atau dilembaga-lembaga tertentu, tetapi hal tersebut hanya terkesan bagaikan tulisan yang membosankan, tak berfaedah, serta tanpa makna. Selain itu di Indonesia sudah ada Lembaga Penegak Hukum yang didirikan untuk memerangi korupsi, seperti Kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Terlihat jelas, mayoritas pelaku korupsi mempunyai satu kesamaan dimana latar belakang pendidikan mereka adalah sarjana. Jarang bahkan mungkin tidak ada pelaku korupsi yang ditangani KPK tersebut berpendidikan SMA kebawah, pasti minimal gelarnya sarjana. Hal itu disebabkan korupsi dalam jumlah skala besar sangat beresiko tinggi dan menuntut lebih dari nilai intelektual saja, sehingga tidak heran pelakunya dari kalangan sarjana. Berdasarkan fenomena korupsi tersebut, kita tidak bisa memungkiri dan menutup mata. Korupsi tidak hanya terjadi pada politikus dan pejabat pemerintah, mental korupsi pun bisa kita temui pada pelajar seperti mahasiswa, yang kedudukannya lebih tinggi dibanding siswa. Sebagai mahasiswa sudah seharusnya mengambil peran salah satunya untuk memberantas budaya korupsi, hal ini bisa dimulai dengan memberantas praktek-praktek korupsi kecil dilingkungan mahasiswa seperti dikampus. Ada banyak budaya ala mahasiswa di kampus yang merupakan awal terjadinya tindak pidana korupsi diantaranya :

Pertama, titip absen disebut sebagai penyakit korupsi, dikarenakan kebanyakan mahasiswa melakukan titip absen dengan alasan utamanya karena satu hal yakni malas. Kebiasaan buruk ini sangat tidak patut sebab bila sudah dibiasakan akan membentuk mental korupsi. Saat memasuki dunia kerja sangat ditakutkan jika kebiasaan tersebut dipraktikkan, apalagi bila menjadi seorang pejabat serta wakil rakyat. Solusi yang bisa diterapkan adalah pihak dosen bisa memberikan hukuman apabila ketahuan, bukan hanya yang absen tetapi juga temannya yang dititipi. Hal itu agar menjadi contoh untuk mahasiswa lainnya bahkan adik tingkat nya untuk tidak melakukan titip absen.

Kedua, plagiarisme disebut sebagai korupsi, dikarenakan sekedar memindahkan apa yang ada di internet dan juga secara tidak langsung tidak menghargai karya orang lain. Hal ini tidak etis dilakukan karena membuat mahasiswa berfikir praktis, instan, serta malas berfikir dimana akan memunculkan status mahasiswa abal-abal. Terburuknya dapat berdampak dikehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang terbiasa melakukan hal ini pastinya akan menggampangkan semua masalah yang dihadapinya. Mahasiswa yang melakukan tindakan ini integritas, kejujuran dan mentalnya akan rusak. Ketika mahasiswa melakukan plagiarisme berkelanjutan akan berdampak seperti bom waktu ketika mereka lulus dari perguruan tinggi. Pada dunia kerja mereka bisa saja menyogok atau melamar kerja lewat jalur orang dalam. Bahkan ketika sudah kerja pun mempunyai keinginan untuk memiliki barang-barang mewah secara instan dimana mereka akan berfikir untuk korupsi. Negara ini akan menangis karena biaya untuk dunia pendidikan yang dikeluarkan seharusnya menghasilkan sumber daya manusia yang baik guna kemajuan negara, tetapi justru melahirkan tikus-tikus yang siap menggerogoti kapanpun negara ini. Solusi bagi dosen adalah dengan menggunakan fitur cek plagiarisme di internet, seperti disitus tunitin dan bertindak tegas jika ada mahasiswanya yang melakukan plagiarisme.

Ketiga, menyontek disebut korupsi karena mahasiswa menjadi malas untuk membaca buku dan belajar. Seperti kita ketahui buku adalah jendela dunia yang sangat bermanfaat ketika memasuki dunia kerja. Saat sesi wawancara seorang HRD akan mengetahui siapa yang sering membaca buku atau tidak, tidak ada celah untuk kita mencontek. Tidak dibenarkan ketika mahasiswi berfikir tidak masalah untuk mencontek karena yang diinginkan hanya cepat lulus dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Solusi yang dapat dilakukan oleh pengawas ujian bisa lebih diperketat serta optimal. Dosen juga dapat memberikan tugas berupa soal esai atau resume sampai 6 lembar, dengan membaca dan menulis diharapkan secara tidak langsung akan ada pola pembelajaran yang efektif tanpa menyontek.

Keempat,  terlambat kuliah disebut korupsi karena secara tidak langsung telah melakukan korupsi waktu. Mayoritas mahasiswa yang sengaja terlambat kuliah karena terlambat bangun atau terlambat berangkat beralasan rumah jauh. Bila kebiasaan terlambat kuliah ini terus-menerus dilakukan, mental mahasiswa akan dipertanyakan karena kurangnya rasa tanggung jawab. Solusi yang bisa dosen lakukan adalah dengan menyampaikan kontrak belajar saat pertemuan awal di kelas.

Kelima, penyalahgunaan beasiswa. Seperti yang kita ketahui beasiswa idealnya diberikan untuk mereka yang membutuhkan. Tetapi tidak bisa dipungkiri sampai saat ini masih ada beasiswa yang kurang tepat sasaran, semakin dipermudah lagi ketika sudah memiliki surat keterangan tidak mampu yang bisa saja terpaksa dibuat oleh pihak RT RW setempat. Apabila beasiswa diterima oleh mereka yang benar-benar dari kalangan tidak mampu, maka beasiswa dipergunakan untuk hal-hal bermanfaat seperti membeli buku kuliah, membayar kos, uang transportasi, dan kebutuhan bermanfaat lainnya. Namun ketika penerima beasiswa adalah mereka yang tidak berhak menerima atau tidak tepat sasaran menggunakan bantuan beasiswa tidak sesuai, seperti untuk menonton bioskop, untuk liburan, dan foya-foya. Sungguh mengerikan karena menggunakan uang yang seharusnya bukan hak kita. Jika tidak ada kesadaran dari diri mereka sendiri perilaku ini bisa berakibat fatal, karena ketika mereka dewasa akan terbiasa menggunakan fasilitas yang bukan haknya. Dicabut beasiswa adalah konsekuensi bagi mereka yang seharusnya tidak perlu mendapatkan beasiswa. Karena ada mahasiswa yang lebih membutuhkan, apabila diabaikan akan menjadi penyakit dan memberi citra buruk bagi pengelola beasiswa tersebut.

Keenam, kegiatan kepanitian dalam dunia pendidikan juga berpotensi akan adanya tindakan korupsi. Berdasarkan pengalaman saya ketika berada dalam suatu kepanitian acara seminar di kampus, teman-teman saya bagian bendahara dan Badan Pengurus Harian menaikan anggaran yang ingin dicairkan dari anggaran sesungguhnya untuk mendapatkan anggaran yang lebih tinggi karena alasan uang yang cair dapat menutupi kegiatan seminar tersebut sepenuhnya. Jika para mahasiswa tersebut nantinya bekerja di institusi-intistusi pemerintahan, maka yang digunakan adalah uang masyarakat. Solusi yang bisa dilakukan untuk masalah tersebut adalah pendidikan karakter sejak dini berupa kegiatan-kegiatan yang dapat menyadarkan akan apa saja potensi-potensi mental korupsi serta cara mencegahnya.

Semua perilaku tidak baik diatas sebenarnya bisa ditanggulangi sejak dini, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran diri dan lingkungan keluarga yang mendidik akan nilai-nilai agama. Karena jika tidak akan berakibat ketika dewasa anak yang menjadi mahasiswa ini hidupnya terbiasa tanpa arah dan tanpa kontrol. Menghilangkan koruptor di negara ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghapus budaya korupsi kecil di lingkungan sekitar kita.

*Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Posted by Dedi Purwana