Pemerintah Tidak Mendengarkan Pesan Ibu!

Foto oleh cottonbro dari Pexels

Oleh : Ratna Setyaningsih*

Masyarakat pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu yang dibawakan oleh Band PADI “Reborn”, yang setiap hari muncul sampai puluhan kali untuk mengingatkan masyarakat agar melaksanakan 3M. Iklan yang dibuat oleh pemerintah tersebut merupakan bentuk kampanye kepada masyarakat agar selalu ingat dengan 3M yang bertujuan untuk memutuskan rantai penularan covid-19. Namun, melihat situasi pandemi yang masih belum juga mereda, mengapa pemerintah masih nekat untuk tetap melaksanakan pemilu secara serentak ? Bukankah tindakan pemerintah telah melanggar perintahnya sendiri yang disampaikan melalui lagu ingat pesan ibu tersebut ? Apakah pemerintah juga ingin membentuk klaster penularan covid-19 terbaru selain klaster Habib Rizieq ? Pemilu juga memerlukan dana yang begitu besar, apakah pemerintah masih mempunyai sisa uang di sakunya ? Bukankah karena pandemi covid-19 keuangan pemerintah semakin menipis untuk menangani berbagai hal yang terdampak oleh covid-19 ?

Kontroversi Covid-19

Pertanyaan demi pertanyaan yang tersirat di benak masyarakat membuat sebagian besar masyarakat berpikir apakah pemerintah membuat sebuah konspirasi baru di tengah pandemi saat ini. Masa pandemi di Indonesia yang tak kunjung mereda juga pernah dikaitkan dengan konspirasi para pejabat tinggi negara yang sengaja membiarkan virus tersebut masuk ke Indonesia. Bagaimana tidak berpikiran seperti itu karena di saat negara di seluruh dunia mulai gencar untuk melindungi diri dengan menutup akses masuk ke negaranya, Indonesia masih membuka akses untuk masuk dari luar negeri. Bahkan menteri kesehatan di negara kita yang tercinta ini mengatakan bahwa tidak perlu melakukan lockdown atau karantina wilayah untuk mencegah covid-19. Pernyataan dari menteri kesehatan tersebut semakin menambah bukti bahwa memang pandemi di negara ini sengaja dibuat oleh pemerintah. Sejak awal berita mengenai virus baru yang berasal dari Tiongkok tersebut tidak ada yang menganggap serius tentang bahayanya dari visur tersebut. Bahkan di saat para negara tetangga mulai terinfeksi virus tersebut, negara ini masih sibuk membuat bahan bercanda dengan menganggap bahwa warga negara +62 kebal dengan segala bentuk virus. Namun pada awal Maret 2020 masyarakat Indonesia harus menelan kenyataan pahit dari bahan bercanda mereka. Pemerintah mengumumkan berita bahwa ada orang pertama Indonesia yang terinfeksi covid-19 di Depok, Jawa Barat. Sejak saat itulah masyarakat Indonesia mulai panik dan terjadi pembelian bahan pokok secara berlebihan dimana-mana atau panic buying sehingga menyebabkan kelangkaan beberapa produk kesehatan tertentu.

Baik pemerintah maupun masyarakatnya sangat sulit untuk diajak serius dalam menanggapi covid-19. Meskipun sudah banyak orang yang terinfeksi oleh virus tersebut, kebijakan pemerintah masih mengambang tidak jelas. Pemerintah semakin galau antara ingin lebih mengedepan kan kesehatan atau perekonomian masyarakat. Sebagian besar negara di dunia lebih memilih melakukan lockdown yang artinya semua aktivitas benar-benar diberhentikan kecuali kegiatan kesehatan dan bahan pangan. Semua kebutuhan masyarakatnya menjadi tanggung jawab negara. Selain itu, pemerintah juga melakukan tes rapid secara masal untuk mengetahui penyebaran virus tersebut. Di Indonesia, pemerintah tidak mau melakukan lockdown dengan alasan karena perekonomian di negara ini akan tersendat. Pemerintah hanya memberlakukan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan pemerintah tersebut masih memberikan celah penularan karena sebagian besar masyarakat tidak menaati peraturannya. Masih banyak masyarakat yang berkeliaran keluar karena ingin mendapatkan sesuap nasi. Ini artinya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menjamin keberlangsungan rakyatnya. Meskipun pemerintah membuat beberapa program untuk membantu rakyat yang terdampak covid-19, namun kenyataan di lapangan tidak semudah itu untuk mendapatkannya. Banyak rakyat dari kalangan yang membutuhkan masih belum merasakan subsidi dari pemerintah. Selain itu, perlindungan para tenaga medis di Indonesia juga masih rendah karena banyak tenaga medis yang gugur dalam menjalankan tugasnya.

Pro Kontra Pemilu di Tengah Pandemi

Di antara banyak kontroversi tentang masalah penanganan pandemi di Indonesia yang sangat kurang, mengapa pemerintah masih berani membuat ulah ? Pemerintah yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi menyebabkan semakin bertanda tanya kepada para petinggi negara. Sebenarnya apa yang mereka pikirkan sampai berani melakukan pemilu di tengah pandemi meskipun banyak kontroversi untuk menolak pemilu tersebut. Meskipun penyelenggaraan pemilu menggunakan protokol kesehatan, namun kenyataannya banyak pasangan calon yang menyelenggarakan kampanye dengan cara mengumpulkan massa. Bahkan ada yang sampai menyelenggarakan konser dangdut dan tentunya membuat kerumunan. Banyak pasangan calon yang mengeluhkan bahwa masa kampanye yang dilakukan secara daring dinilai tidak efektif. Maka dari itu banyak pasangan calon yang mencari kesempatan untuk mengumpulkan masa untuk melakukan kampanye.

Dari situlah klaster penularan covid-19 baru terbentuk. Sebenarnya banyak pihak yang menentang penyelenggaraan pemilu dimasa pandemi dan meminta untuk menundanya sampai pandemi mereda. Keselamatan masyarakat seharusnya lebih diutamakan, apalagi selama delapan bulan ini pandemi belum juga mereda. Akhir-akhir ini malah menunjukkan kurva kasus positif covid-19 semakin melonjak. Apalagi di DKI Jakarta sendiri ketersediaan kamar untuk penanganan kasus positif covid-19 semakin menipis. Semua rumah sakit rujukan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa pemakaian ruang untuk penanganan pasien covid-19 sudah mencapai 70% . Ini dikarenakan kasus positif covid-19 semakin menambah setiap harinya. Belum lagi dengan daerah lain di luar Jakarta yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus positif terbanyak di Indonesia.

Berbagai hal harus dipertimbangkan pemerintah Indonesia sebelum melakukan keputusan di tengah masa pandemi saat ini. Apalagi melihat keadaan sejumlah daerah di Indonesia yang masih saja bertahan di posisi teratas dalam kasus penyebaran virus covid-19. Jika dilihat dari sudut pandang keadaan Indonesia sekarang, diselenggarakannya pemilu saat ini bukanlah pilihan yang mendesak. Yang lebih mendesak dari pemilu adalah kesejahteraan masyarakat dan bagaimana cara menekan penularan covid-19. Apalagi klaster penularan covid-19 sudah merambah ke lingkungan pejabat pemerintahan dan kepala daerah di Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan pemilu tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu dari mana pemerintah mendapatkan dana tersebut, sedangkan perekonomian negara sedang jatuh. Dana pemerintah juga terkuras untuk menangani rakyatnya yang terdampak pandemi, seperti : subsidi pendidikan, UMKM, pegawai yang terdampak covid-19, subsidi listrik, dll. Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 saja berdampak kepada saya sendiri. Penarikan dana asuransi pendidikan saya tersendat sampai sekarang karena menurut yang saya dengar dana BUMN digunakan untuk Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan secara serentak. Apalagi tahun ini ada pandemi yang harus ditangani dengan dana yang besar, apakah segala bentuk dari pemerintah dan dana pemilu didapatkan dari utang negara yang bertambah. Jika memang iya, maka pemilu tersebut juga akan menambah beban masyarakat. Seperti tahun 2019 kemarin setelah pemilu, pajak dinaikkan, harga listrik dan air juga naik dengan tujuan untuk menambah pendapatan negara untuk mengganti utang negara. Nah, semoga artikel ini bermanfaat bagi sobat dunia kampus.

*Mahasiswa Program Studi Akuntansi (D3) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Posted by Dedi Purwana