Kemiskinan vs Literasi Keuangan

Penulis: Dedi Purwana

Sobat dunia kampus, persoalan besar bangsa kita dalam bidang ekonomi adalah kemiskinan. Pemerintah boleh berganti, namun persoalan kemiskinan tidak pernah terselesaikan. Kemiskinan identik dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat kita, khususnya kelompok marginal. 

Foto oleh Md Atik Hasan dari Pexels

Dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, ternyata hanya 24 persen saja masyarakat kita yang mengenal dan memanfaatkan layanan perbankan. Angka tersebut jauh di bawah negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Jumlah investor individu yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sangat minim sekali. Tak lebih dari kisaran angka 0,02% dari total jumlah penduduk. Pantaslah kiranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) begitu menggebu-gebu melakukan sosialisasi program keuangan inklusi dan literasi finansial. Tujuannya, tentu agar lebih banyak anggota masyarakat kita yang sadar akan manfaat layanan perbankan dan institusi keuangan lainnya.

Minimnya pemahaman tentang apa, bagaimana dan mengapa literasi keuangan, menunjukkan betapa rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting melek finansial sebagai kecakapan hidup. Fenomena demikian dibuktikan dengan maraknya korban penipuan investasi bodong, pemakaian kartu kredit secara tidak bijak, dan ketidakcintaan sebagian anggota masyarakat terhadap rupiah. Pertanyaan yang muncul kemudian, siapa yang bertanggung jawab membekali literasi keuangan masyarakat?

Mulai dari Keluarga

Saat ini, literasi keuangan dianggap tidak penting, sehingga tidak perlu diajarkan kepada anak sejak dini. Dalam budaya masyarakat kita, adalah tabu membicarakan segala sesuatu tentang uang dihadapan anak. Itulah mengapa pengetahuan, sikap dan ketrampilan tentang kesehatan finansial keluarga tidak mendapat porsi pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah, bahkan pada tingkat perguruan tinggi. Oleh karenanya, muncul pandangan bahwa literasi finansial bukan merupakan kecakapan hidup (life skills) yang harus dibekalkan kepada anak. Asumsinya, toh tanpa diajaripun, seorang anak sesuai dengan perkembangan usianya akan mengenal apa itu uang.

Literasi finansial bukan persoalan kenal atau tidak kenal uang sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, sebagai kemampuan individu dalam mengelola keuangan secara bijak sesuai kebutuhan bukan berdasarkan keinginan. Dalam perspektif ekonomi jelas terdapat perbedaan anatara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan bersifat terbatas pada apa yang diperlukan, sedangkan keinginan sifatnya tidak terbatas.

Konsep sederhana itu, kalau kita mau jujur, tidak pernah diajarkan kepada anak. Ketika seorang anak merengek minta dibelikan sesuatu—yang belum tentu dibutuhkan tapi karena hanya ingin memiliki—dengan rela orang tua akan memenuhinya segera dengan alasan tidak tega. Kondisi demikian tanpa kita sadari akan membentuk sikap konsumtif anak. Ketika mendengar stempel bahwa masyarakat kita adalah masyarakat konsumtif, tanpa rasa bersalah kita menyalahkan faktor lingkungan. Padahal dalam lingkungan keluarga, kita sendiri telah memicu generasi konsumtif.

Tugas dan tangungjawab mengajarkan keuangan dalam keluarga dapat dimulai dengan memberikan pemahaman tentang perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan—yang merupakan prinsip dasar ekonomi. Ajarkan pada anak dengan contoh yang mudah dipahami sesuai perkembangan usia mereka. Pada usia dini, anda harus menjadi role model dalam perilaku berbelanja. Anda seyogianya berbelanja bukan karena keinginan nafsu atau gengsi, tapi memang barang dan jasa yang anda beli benar-benar diperlukan.

Ketika mereka menginjak usia remaja, hindari atau batasi lingkungan pergaulan dengan teman sebaya mereka yang cenderung hedonis. Mulai ajarkan kepada mereka tentang manajemen keuangan sederhana. Tanamkan sikap menghargai setiap rupiah yang diterima dan dibelanjakan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran. Jika perlu, anda minta mereka mengumpulkan bukti-bukti belanja. Periksa catatan pembukuan mereka setiap akhir bulan. Lakukan evaluasi dan diskusikan sebagai refleksi perilaku belanja mereka. Ajak mereka untuk membuka rekening tabungan di lembaga perbankan.

Ketika memasuki usia Sekolah Menengah Atas (SMA), ajarkan pola 70:20:10 dalam megelola uang. Artinya maksimal 70 persen dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi, 20 persen untuk investasi dan 10 persen untuk dana cadangan yang harus ditabung. Pada saat yang sama, berikan pemahaman tentang perbedaan fungsi investasi dan tabungan. Ketika mereka ingin memiliki kartu kredit, jangan anda langsung setuju. Sebaiknya  beri pemahaman kepada mereka kelebihan dan kekurangan antara kartu kredit dengann kartu debit. Ketika menginjak usia mahasiswa, mulailah ajarkan berbagai instrumen investasi sebagai strategi merencanakan keuangan masa mendatang. Ajari mereka formula investasi high gain high risk, moderate gain, moderate risk, dan low gain low risk. Sehingga kelak mereka memiliki pemahaman bijak dan tidak tergiur terhadap tawaran investasi dengan modus penipuan.

Tanggung Jawab Bersama

Satuan pendidikan mulai jenjang usia dini hingga PT harus memiliki komitmen bahwa literasi finansial adalah bagian dari kecakapan hidup dan harus diajarkan kepada siswa dan mahasiswa. Pembelajaran kesehatan keuangan individu seyogianya dijadikan suplemen pada mata pelajaran yang terkait. Dalam mata pelajaran ekonomi dan akuntansi jenjang SMA/SMK, misalnya pembelajaran literasi finansial dapat disisipkan. Hal ini dikarenakan pada mata ajar tersebut hanya diajarkan keuangan institusi, bukan individu. Demikian pula penerapannya di tingkat PT.

Lembaga pendidikan dapat menggandeng pelaku usaha untuk duduk bersama membuat program literasi finansial sebagai bagian dari corporate social responsibility. Perusahaan, misalnya dapat menyediakan bahan ajar dalam bentuk komik yang disukai anak-anak. Bentuk kegiatan lain dapat berupa mengirimkan CEO atau Direksinya turun langsung mengajarkan literasi finansial ke sekolah atau PT.

Sementara itu, pemerintah juga bertanggung jawab mengedukasi masyarakat agar memiliki pemahaman komprehensif tentang pengelolaan keuangan individu dan keluarga secara cerdas dan bijak. Dukungan regulasi kebijakan menjadi penting apalagi pemerintah saat ini mencanangkan program cashless society. Bersama-sama lembaga pendidikan, seyogianya instansi pemerintah terkait merumuskan kebijakan agar literasi finansial masuk ke dalam kurikulum pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Akhirnya, kita berharap bangsa ini memiliki rakyat yang seluruhnya melek huruf, melek digital, dan tentunya melek finansial sehingga mampu mengurai problem kemiskinan. Semoga.[]